Menu

Mode Gelap
Kabar Gembira! Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa Peringatan Hari Film Nasional ke-74 Tuai Sambutan Positif Masyarakat Kemendikbudristek: Pramuka Tetap Menjadi Ekstrakurikuler yang Wajib Disediakan Sekolah Memperingati Hari Film Nasional Tahun 2024, Kemendikbudristek Perkuat Ekosistem Perfilman Indonesia Kemendikbudristek Semarakan Peringatan Hari Film Nasional Tahun 2024

Pemerintah Pusat · 17 Apr 2023 WIB

Tegaskan Konstitusionalitas UU PDP, Kominfo Apresiasi Putusan MK


 Tegaskan Konstitusionalitas UU PDP, Kominfo Apresiasi Putusan MK Perbesar

RUBBIKMEDIA.COM – Jakarta, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan atas dua permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada Jumat (14/04/2023).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A. Pangerapan mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, saat ini Pemerintah sedang menyusun peraturan yang menjadi amanat dari UU PDP.

“Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai penegasan UU PDP telah sesuai dengan UUD 1945,” ujarnya di Jakarta Pusat, Sabtu (15/04/2023).

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo mengapresiasi permohonan uji konstutusionalitas itu sebagai bentuk keterlibatan masyarakat. Menurutnya, hal tersebut berdampak positif terhadap penyiapan peraturan perundang-undangan organik yang sedang disusun pemerintah untuk melaksanakan UU PDP.

“Permohonan uji konstitusionalitas terhadap UU PDP merupakan bentuk peran dan keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem pelindungan data pribadi yang konstitusional,” ungkapnya.

Menurut Dirjen Semuel, Pemerintah saat ini sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk mengimplementasikan UU PDP. 

“Sesuai amanat UU PDP Pemerintah sedang  menyusun peraturan turunan berupa rancangan peraturan presiden terkait lembaga pelindungan data pribadib dan rancangan peraturan pemerintah terkait pelaksanaan UU PDP,” tandasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menerima dua permohonan uji materi atas UU PDP.  Permohonan pertama dengan Nomor 108/PUU-XX/2022 menilai norma Pasal 1 angka 4 dan Pasal 19 UU PDP yang mengatur pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi bertentangan dengan UUD NRI 1945. Selain itu pemohon juga menilai norma Pasal 2 ayat (2) UU PDP yang mengatur pengecualian keberlakuan UU PDP untuk pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga, juga bertentangan dengan UUD 1945. 

Ada pula, permohonan kedua dengan Nomor 110/PUU-XX/2022 menilai Pasal 15 ayat (1) huruf a UU PDP yang mengatur pengecualian hak atas subjek data pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam persidangan, kesembilan Hakim Konstitusi yang diketuai Anwar Usman tidak sependapat dengan para pemohon dan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.  Mahkamah Konstitusi menilai bahwa keseluruhan pasal yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Konstitusi Indonesia.

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Kemendikbudristek Apresiasi dan Fasilitasi Kehadiran Sineas Indonesia di Cannes Film Festival 2024

28 Mei 2024 - 21:02 WIB

Kabar Gembira! Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT Mahasiswa

27 Mei 2024 - 15:37 WIB

Sajikan Tayangan Budaya, Indonesiana.TV Raih Penghargaan CNN Indonesia Award 2024

16 Mei 2024 - 10:15 WIB

Kemendikbudristek Apresiasi Penggarapan Film Biopik Ki Hadjar Dewantara

6 Mei 2024 - 22:44 WIB

Persiapan Telah Matang, Kemendikbudristek Siap Suguhkan Konser Musikal ‘Memeluk Mimpi- Mimpi’

22 April 2024 - 11:44 WIB

Peringatan Hari Film Nasional ke-74 Tuai Sambutan Positif Masyarakat

4 April 2024 - 17:10 WIB

Trending di Kebudayaan