Menu

Mode Gelap
Peringatan Hari Film Nasional ke-74 Tuai Sambutan Positif Masyarakat Kemendikbudristek: Pramuka Tetap Menjadi Ekstrakurikuler yang Wajib Disediakan Sekolah Memperingati Hari Film Nasional Tahun 2024, Kemendikbudristek Perkuat Ekosistem Perfilman Indonesia Kemendikbudristek Semarakan Peringatan Hari Film Nasional Tahun 2024 Balai Media Kebudayaan Ajak Sineas Indonesia Ikuti Open Call Program Indonesiana.TV

Pemerintah Pusat · 10 Apr 2023 WIB

Komisi I dan Pemerintah Sepakat Bahas Perubahan UU ITE


 omisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo dan MenkumHAM), terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) omisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo dan MenkumHAM), terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),omisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo dan MenkumHAM), terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), omisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo dan MenkumHAM), terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 10/4/2023 Perbesar

omisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo dan MenkumHAM), terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) omisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo dan MenkumHAM), terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),omisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo dan MenkumHAM), terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), omisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menkominfo dan MenkumHAM), terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), 10/4/2023

RUBBIKMEDIA.COM, Jakarta – Usai mendengarkan pandangan dari berbagai fraksi, Komisi I DPR RI menyatakan persetujuan untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rencananya, pembahasan tersebut dilanjutkan pada periode Masa Persidangan ke-V agar memuat materi-materi yang lebih komprehensif dan kontekstual.

Demikian pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mewakili Komisi I DPR RI untuk menyetujui perubahan UU ITE dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (10/4/2023). Dirinya turut menyampaikan sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan dibahas mendatang.

“Kami sampaikan bahwa jumlah DIM RUU sebanyak 38 DIM yang terdiri dari atas usulan yang bersifat tetap 7 DIM, usulan perubahan redaksional 7 DIM, dan usulan perubahan substansi 24 DIM. Selain itu, terdapat 16 DIM RUU usulan baru dari fraksi serta DIM Penjelasan sebanyak 26 DIM,” ucap Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu.

Dihadiri oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dan Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM), Pemerintah telah membentuk Panja Pemerintah guna membahas perubahan UU ITE. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, mewakili pemerintah, menyatakan siap menindaklanjuti setiap masukan yang disampaikan. Panja, jelasnya, akan dipimpin oleh Ditjen APTIKA Kominfo dan Ditjen Peraturan Perundangan KemenkumHAM. Selama pembahasan juga turut melibatkan Tim Siber Polri.

“Pemerintah siap untuk menindaklanjuti sampai dengan selesainya pembahasan penetapan revisi Undang-Undang ITE ini dengan cepat. Melalui Keputusan Menkominfo Nomor 120 tahun 2023, Pemerintah telah membentuk Panja Pemerintah dalam pembahasan yang dimaksud. Secara umum, (perubahan) UU ITE akan memuat dua materi pokok yakni penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan pengaturan tentang cybercrime yang merujuk pada Budapest Convention on Cybercrime serta memperbaharui ketentuan hukum pidana dengan memberikan konteks ruang siber pada ketentuan hukum pidana,” pungkas Johnny.

Artikel ini telah dibaca 26 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Sajikan Tayangan Budaya, Indonesiana.TV Raih Penghargaan CNN Indonesia Award 2024

16 Mei 2024 - 10:15 WIB

Kemendikbudristek Apresiasi Penggarapan Film Biopik Ki Hadjar Dewantara

6 Mei 2024 - 22:44 WIB

Persiapan Telah Matang, Kemendikbudristek Siap Suguhkan Konser Musikal ‘Memeluk Mimpi- Mimpi’

22 April 2024 - 11:44 WIB

Peringatan Hari Film Nasional ke-74 Tuai Sambutan Positif Masyarakat

4 April 2024 - 17:10 WIB

Kemendikbudristek: Pramuka Tetap Menjadi Ekstrakurikuler yang Wajib Disediakan Sekolah

1 April 2024 - 14:48 WIB

Memperingati Hari Film Nasional Tahun 2024, Kemendikbudristek Perkuat Ekosistem Perfilman Indonesia

30 Maret 2024 - 22:00 WIB

Trending di Kebudayaan