Menu

Mode Gelap
Peringatan Hari Film Nasional ke-74 Tuai Sambutan Positif Masyarakat Kemendikbudristek: Pramuka Tetap Menjadi Ekstrakurikuler yang Wajib Disediakan Sekolah Memperingati Hari Film Nasional Tahun 2024, Kemendikbudristek Perkuat Ekosistem Perfilman Indonesia Kemendikbudristek Semarakan Peringatan Hari Film Nasional Tahun 2024 Balai Media Kebudayaan Ajak Sineas Indonesia Ikuti Open Call Program Indonesiana.TV

Pemerintah Pusat · 18 Mar 2023 WIB

Rakernis PPKL Bangun Semangat Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan


 Co-Elevation Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Rakernis PPKL) Tahun 2023 Perbesar

Co-Elevation Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Rakernis PPKL) Tahun 2023

RUBBIKMEDIA.COM, Yogyakarta – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, resmi membuka Co-Elevation Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Rakernis PPKL) Tahun 2023, didampingi Direktur Jenderal PPKL, Sigit Reliantoro di Hotel Sheraton Mustika, Yogyakarta. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari dari 15 – 17 Maret 2023 ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) dan dihadiri kurang lebih 425 orang. Peserta berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion KLHK (P3E), serta Kementerian/Lembaga terkait, komunitas masyarakat, dunia usaha, dan generasi muda.

Tema Co-Elevation diangkat karena berkeinginan membangun proses kemitraan yang kuat untuk menghasilkan kinerja luar biasa dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara individual. Selain membangun kemitraan dan dukungan yang tulus, Co-Elevation juga bertujuan komitmen dan inovasi dari seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan pembukaan Co-Elevation Rakernis PPKL, Menteri LHK memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang meraih Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Kinerja Daerah terbaik serta komunitas masyarakat. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Respon Kinerja Daerah terbaik Provinsi tahun 2022 diraih oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota diraih oleh Kabupaten Bone Bolango. Apresiasi diberikan Menteri LHK kepada lembaga masyarakat yang telah aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Pemerintahan Desa dan BUMDes Cisantana; Bike to Work; TKPPEG Desa Rambaian; Tubing E Serinjing; Desa Lingkungan Peternakan Sapi Terintegrasi (Literasi); dan Kampung Saung Pandu.

Rakernis PPKL memilki agenda untuk mengevaluasi, menyusun strategi dan menetapkan target pencapaian IKLH. Selain itu, menampung amasukan dari berbagai sektor mengenai penyusuan perencanaan Rencana Pembangan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029 dan Rencana Pembangan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045, serta sinkronisasi Co-elevation program dan kegiatan. Selama tiga hari, peserta mengikuti paparan dan diskusi dari para narasumber guna mengevaluasi dan melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja pencapaian IKLH Tahun 2023 dan percepatan implementasi Indeks Respons Kinerja Daerah dalam IKLH.

Dalam sambutannya Menteri LHK menyatakan, “Rapat kerja teknis ini sangat penting karena isu pencemaran yang menurut studi UN Environment merupakan salah satu dari magnitude yang setara dengan permasalahan perubahan iklim dan biodiversity”. Lebih lanjut, Siti mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yaitu pemerintah, pemerintah daerah, komunitas, business leaders, serta para aktivis. Terlebih untuk para pemerintah daerah atas berbagai inisiatif dan instrumen yang sudah hadir, dikembangkan dan dapat diterapkan untuk berbagai kemajuan bagi kita dalam mengelola lingkungan.

Menteri LHK menjelaskan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah digunakan untuk mengukur state atau suatu keadaan di daerah. Sejak tahun 2021 dikembangkan Indeks Respon Kinerja Daerah untuk mengukur kapasitas Provinsi/Kabupaten/Kota membuat kebijakan dan peraturan. Selain itu, dalam implementasi IKLH, diterapkan DPSIR (The Driver-Pressure-State-Impact-Response) dalam pengarusutamaan isu lingkungan yang tujuannya adalah mengintegrasikan dalam kebijakan dan peraturan. Salah satu integrasi isu lingkungan mencakup UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Bagi Hasil Sumber Daya alam per daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung 10% berdasarkan kinerja pemerintah daerah dalam lingkungan hidup yaitu berdasarkan Nilai Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup setiap daerah.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan juga telah menggunakan IKLH sebagai salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia. Sedangkan Lembaga Ketahanan Nasional sedang mengembangkan penilaian kepemimpinan daerah dengan menggunakan IKLH sebagai salah satu indikatornya.

Kementerian Dalam Negeri juga mendukung untuk mendorong jajaran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan nilai IKLH, sehingga berkembang menjadi platform dalam membangun kolaborasi antar strata pemerintahan, pusat-provinsi dan kabupaten/kota. IKLH di tahun ini akan dilakukan pembahasan bersama Dinas Lingkungan Hidup di provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk memasukan indeks respon yang bertujuan untuk mengidentifikasi respon dan inisiatif pemerintah daerah dalam memformulasikan kebijakan dan program pencapaian kualitas lingkungan hidup. Selain itu, juga akan ditetapkan target capaian IKLH, titik pemantauan, dan rencana aksi Tahun 2023.

Dalam hal pembinaan PROPER, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang memiliki daftar nama perusahaan dengan peringkat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) Merah yang berjumlah 887 Perusahaan. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan peningkatan ketaatan PROPER dari baseline tahun 2022 yaitu 72%.

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sigit Reliantoro dalam laporannya mengatakan, “Rakernis Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mengambil tema Co-Elevation karena berkeinginan membangun proses kemitraan yang kuat untuk menghasilkan kinerja luar biasa dan pencapaian tujuan yang lebih tinggi daripada yang dicapai secara individual”. Lebih lanjut, Sigit menyatakan bahwa Co-elevation menitikberatkan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan rekan satu tim, berfokus pada kolaborasi dan pemecahan masalah dalam kemitraan dan organisasi yang mandiri. Co-elevation dibangun dari sikap dan pemahaman yang baik terhadap tujuan dan keinginan yang ingin dicapai bersama.

Dalam hal pemulihan lingkungan, Ditjen PPKL terus mengembangkan dan mereplikasi best practice sesuai karakteristik masing-masing landscape yang unik. Ada hal menarik dalam Rakernis kali ini, bahwa Ditjen PPKL pada tahun 2022 mulai membangun kolaborasi dengan generasi muda. Diharapkan tahun ini akan terus meningkat dengan kegiatan yang selalu melibatkan anak muda dalam memberikan masukan dan aksi bersama dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan pihak lain dalam hal ini masyarakat, akademisi, dunia usaha, komunitas lingkungan, dan media. Setiap pihak berkewajiban untuk melestarikan dan menjaga kondisi lingkungan hidup dalam kondisi baik dan berkelanjutan. Peran 6 P3E juga menjadi bagian dari kolaborasi ini yang dapat menjadi fasilitator dan dapat menjadi pusat koordinasi dalam upaya membangun dan memperbaiki kualitas lingkungan pada skala ekoregion.

Setelah membuka acara Rakernis PPKL, Menteri LHK mengunjungi Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri Peluncuran Pusat Ilmu Kebumian Siti Nurbaya (PIKSN). Kegiatan hari ini dilaksanakan dengan tujuan membangun kolaborasi insan peneliti di Indonesia guna pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pusat ini melengkapi tujuan kerja sama pembentukan Klinik Lingkungan dan Mitigasi Bencana hasil kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Fakultas Geografi UGM pada tahun 2017.

PIKSN diharapkan menjadi inovasi pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana berbasis bentang alam. PIKSN dilengkapi dengan upaya edukasi dan penyiapan geo-portal kebumian untuk pengambilan keputusan yang akuratm, sehigga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pusat informasi dan hub informasi kebumian dan informasi lingkungan hidup lainnya antara pengambil kebijakan, perguruan tinggi, dan masyarakat.

KLMB dan PIKSN difasilitasi lima laboratorium, yaitu Laboratorium Hidrologi dan Klimatologi Lingkungan, Laboratorium Geomorfologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana, Laboratorium Kartografi, Laboratorium Sistem Informasi Geografi, Laboratorium Akuisisi data Penginderaan Jauh, dan pada kesempatan ini juga akan di launching SNC Geoportal.(*)

Artikel ini telah dibaca 19 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

Sajikan Tayangan Budaya, Indonesiana.TV Raih Penghargaan CNN Indonesia Award 2024

16 Mei 2024 - 10:15 WIB

Kemendikbudristek Apresiasi Penggarapan Film Biopik Ki Hadjar Dewantara

6 Mei 2024 - 22:44 WIB

Persiapan Telah Matang, Kemendikbudristek Siap Suguhkan Konser Musikal ‘Memeluk Mimpi- Mimpi’

22 April 2024 - 11:44 WIB

Peringatan Hari Film Nasional ke-74 Tuai Sambutan Positif Masyarakat

4 April 2024 - 17:10 WIB

Kemendikbudristek: Pramuka Tetap Menjadi Ekstrakurikuler yang Wajib Disediakan Sekolah

1 April 2024 - 14:48 WIB

Memperingati Hari Film Nasional Tahun 2024, Kemendikbudristek Perkuat Ekosistem Perfilman Indonesia

30 Maret 2024 - 22:00 WIB

Trending di Kebudayaan