Menu

Mode Gelap
Peringatan Hari Film Nasional ke-74 Tuai Sambutan Positif Masyarakat Kemendikbudristek: Pramuka Tetap Menjadi Ekstrakurikuler yang Wajib Disediakan Sekolah Memperingati Hari Film Nasional Tahun 2024, Kemendikbudristek Perkuat Ekosistem Perfilman Indonesia Kemendikbudristek Semarakan Peringatan Hari Film Nasional Tahun 2024 Balai Media Kebudayaan Ajak Sineas Indonesia Ikuti Open Call Program Indonesiana.TV

Kepemudaan · 12 Feb 2024 WIB

PB HMI MPO Angkat Suara Hadapi Tantangan Politik Menjelang Pemilu 2024


 PB HMI MPO gelar aksi dan seruan kebangsaan di depan Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (9/2/2024) Perbesar

PB HMI MPO gelar aksi dan seruan kebangsaan di depan Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat (9/2/2024)

RUBBIKMEDIA.COM, Jakarta – Di tengah ketidakstabilan politik menjelang pemilu 2024, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap sejumlah permasalahan kritis yang menghantui Indonesia. Pernyataan ini mencatat lima poin kondisi darurat yang memicu alarm demokrasi.

Di antara tuntutan tersebut, PB HMI MPO mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral, menyerukan pengunduran diri para menteri yang mencalonkan diri, dan meminta lembaga yudikatif serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga integritas dan independensi. PB HMI MPO juga meminta Aparatur Negara dan kader HMI di seluruh Indonesia untuk menjaga netralitas dan integritas serta berperan sebagai pengawas pemilu independen.

Lima poin kondisi darurat hari ini menjadi alarm demokrasi yang sakaratul maut, di antaranya:

  1. Anjloknya indeks demokrasi dan persepsi korupsi, yang didukung oleh pengesahan Undang-Undang KPK dan menghilangkan sifat independensi lembaga anti-rasuah negara.
  2. Melenggangnya Undang-Undang Omnibus Law untuk melegitimasi para investor dan minim partisipasi publik
  3. Matinya marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya berdiri tegak atas nama independensi tercoreng oleh ambisi dinasti
  4. Ekonomi yang kian suram ditengah gilanya jumlah investasi yang masuk ke bumi pertiwi. Ditambah pembangunan infrastruktur yang tidak berdampak serius bagi pertumbuhan ekonomi. Terbukti ekonomi kita hanya bertumbuh 4,94 persen di kuartal III 2023. Dalam sepuluh tahun terakhir, ekonomi kita tak bergerak dari pertumbuhan 5 persen.
  5. Bantuan sosial digelontorkan hingga mencapai 500 Triliun dan menjadi yang terbesar dalam sejarah, gaji pejabat negara dinaikkan, sementara rakyat harus mengais-ngais sisa beras mereka dilumbung dapur.

Di tengah krisis kepemimpinan dan kenegarawanan ini, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) mengajukan sejumlah tuntutan:

  1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dalam kontestasi pemilu 2024. Presiden selayaknya menjadi contoh pemimpin dan negarawan yang menjunjung tinggi etika politik dan ketaatan hukum tanpa harus berpihak pada kepentingan politik tertentu.
  2. Menuntut seluruh jajaran Menteri yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif ataupun tim sukses partai politik/calon presiden (capres) untuk mengundurkan diri demi menjunjung kondusifitas dan netralitas penyelenggara negara.
  3. Mendesak lembaga yudikatif untuk berlaku adil dan menindaklanjuti segala bentuk pelanggaran pemilu 2024 secara berimbang demi pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
  4. Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjaga integritas dan independensi agar pemilu berjalan dengan damai, kondusif, aman, dan bermartabat.
  5. Meminta kepada seluruh Aparatur Negara untuk menjunjung tinggi netralitas dan integritas dengan cara berjarak pada kontestan pilpres.
  6. Meminta kepada seluruh kader HMI seluruh Indonesia untuk menjaga pemilu dan menjadi pengawas pemilu Independen demi menjaga martabat demokrasi.

Ketua Umum PB HMI MPO, Mahfut Khanafi S.Hum, M.Sos, menyampaikan pesan kuat ini di tengah krisis kepemimpinan dan kenegarawanan. Pernyataan ini mencerminkan kepedulian HMI MPO terhadap masa depan demokrasi Indonesia dan upaya untuk menyelamatkan nilai-nilai demokrasi yang dianggap terancam.

Artikel ini telah dibaca 67 kali

badge-check

Redaktur

Baca Lainnya

PEDENUS: Hak Pilih Difabel Dijamin UU

2 Februari 2024 - 18:04 WIB

Bawaslu Jakarta Utara Mengadakan TOT Bimtek PTPS Dalam Kegiatan Penguatan Kelembagaan

31 Januari 2024 - 13:57 WIB

Bawaslu Wajib Lakukan Pembinaan Jajaran Pengawas Pemilu: Upaya Optimis Tingkatkan Kinerja di Pemilu 2024

26 Januari 2024 - 10:30 WIB

Aliansi Pegiat Pemilu Jakarta Dorong Bawaslu, Pemprov, beserta seluruh Peserta Pemilu Tertibkan APK yang melanggar aturan

19 Januari 2024 - 20:46 WIB

Panggung Drama Politik 2024, KPU dan Bawaslu Tersandera

15 Januari 2024 - 22:59 WIB

Usai Umumkan Lulus Syarat Berkas Administrasi: Bawaslu Jakarta Barat Lakukan Koordinasi Jelang Persiapan Tahapan Wawancara PTPS

10 Januari 2024 - 20:13 WIB

Trending di Pemilu dan Demokrasi